IRONI PELAYANAN KESEHATAN

IRONI PELAYANAN KESEHATAN
LOMBA MENULIS BLOG FPKR

Jumat, 07 Juni 2013

INDONESIAKU TAHUN 2014



INDONESIAKU TAHUN 2014
Tepatnya 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka (bebas dari penjajahan fisik). Terhitung hingga artikel ini ditulis, 67 tahun telah berlalu. Selama ini pula Indonesia menyelenggarakan pemilu sebanyak 10 kali. Dalam sejarah panjang ini sudahkah rakyat Indonesia merasa benar-benar merdeka? Ataukah merdeka hanya sekedar cita-cita perjuangan para pahlawan terdahulu?
Dengan umur 67 tahun, idealnya bangsa ini telah banyak meraih impiannya. Segala potensi dan sumber daya telah dimiliki Indonesia, didukung oleh jumlah SDM yang tersebar di penjuru negeri. Namun fakta berbicara lain negeri ini belum merdeka dari kemiskinan, kebodohan, kerusakan moral dan keterbelakangan.
Angka kemiskinan per September  2012 sebesar 11,69 persen. Dengan standart pendapatan di bawah Rp600 ribu per bulan atau pendapatan Rp166.697 per kapita per bulan. Dari 237 juta lebih penduduk negeri ini,menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 31,02 juta jiwa yang terkategori miskin.
Sungguh ironis, meski sudah puluhan tahun merdeka, negeri yang kaya ini, jutaan penduduknya masih terus dililit problem kemiskinan. Satu masalah yang sering kali membuat orang memilih untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri karena tak kuasa menghadapi tekanan kemiskinan. Sebagai contoh pasangan Kaepi (41) dan Yati Suryati (31) warga kelurahan Bekasi Jaya kecamatan Bekasi Timur kota Bekasi yang pada Sabtu (13 Agustus 2012) memilih gantung diri diduga akibat tekanan kemiskinan (Kompas, 15/8).
Berdasar data dari RCTI (13/4) terungkap terdapat 95 orang meninggal karena gizi buruk di Kecamatan Kwor, Tambraw di Provinsi Papua Barat di Indonesia. Ini bukan pertama kalinya orang-orang di Papua meninggal karena kelaparan. Bulan lalu, misalnya, di Kabupaten Nduga, Papua melaporkan bahwa mereka terancam kelaparan karena gagal panen. Di kabupaten lain, Yahukimo, selama Desember 2005, 39 orang meninggal. Dan di Distrik Paniai, 16 orang meninggal pada tahun 2007. Semua itu karena kelaparan. [RCTI, Jakarta, 13/4/2013]
Di sisi yang lain, sebuah majalah bisnis Forbes kembali merilis daftar 40 orang terkaya di Indonesia menjelang akhir tahun 2012. Diantara orang terkaya pertama dengan nilai kekayaan US$ 15 miliar per November 2012. Jika kita bandingkan kekayaan orang miskin dengan orang kaya bagaikan bawah permukaan laut berbanding langit. Si kaya dengan kekayaan sekitar 150 Triliyun rupiah, Si miskin dengan pendapatan sehari kurang dari Rp 7.000,00.
Dengan tingginya angka kemiskinan, berdampak pada pendidikan dan kesehatan. Mahalnya biaya pendidikan (SMA-Perguruan Tinggi) dan kesehatan, seakan orang miskin terlarang sakit dan terlarang sekolah. Meskipun anggaran pendidikan yang mengalami peningkatan fantastis, terutama setelah UU menetapkan anggaran pendidikan 20% dari APBN, ternyata tidak serta merta menyelesaikan masalah pendidikan. Anggaran pendidikan di APBN-P 2011 Rp 266,9 triliun, jumlah itu sudah separuh dari total APBN tahun 2005, lalu naik menjadi Rp 289 triliun di APBN 2012 dan menjadi Rp 303 triliun di APBN-P 2012. Dengan dana sebesar itu, masih banyak dijumpai anak yang tidak bisa menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Menurut anggota DPR RI Raihan Iskandar (26/12/12) dalam data tahun 2011 terdapat 10,268 juta siswa usia wajib belajar (SD dan SMP) yang tidak menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Sekitar 3,8 juta siswa yang tidak dapat melanjutkan ke tingkat SMA. Hal ini disebabkan karena kemiskinan sehingga tidak mempunyai biaya untuk sekolah.
Dalam lingkup Perguruan Tinggi misalnya, istilah BHMN sudah tidak asing lagi. Dengan adanya BHMN pemerintah seakan lepas tangan terhadap pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi. Biaya pendidikan Perguruan Tinggi kian melangit. Hal ini dikarenakan Negara tidak lagi memberi subsidi kepada Perguruan Tinggi sebagaimana semestinya. Banyak calon mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dikarenakan biaya masuk PTN yang tinggi.
Dari mahalnya biaya pendidikan ternyata tidak dibarengi lapangan pekerjaan yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan angka pengangguran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di Indonesia per Agustus 2012 sebesar 6,14%. Jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 7,24 juta orang. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Suryamin dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta, Senin (15/11/2012).
Dalam bidang politik, selama semester pertama 2012, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 285 kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 1,22 triliun. ICW mencatat jumlah tersangka korupsi mencapai 597 orang. Modus mereka beragam mulai dari penggelapan terdapat 92 kasus, penggelembungan dana 83 kasus, hingga pemotongan anggaran dan gratifikasi. Sedangkan untuk kasus korupsi yang melibatkan PNS, ternyata sudah menembus angka 1000, baik untuk kasus yang sedang diproses maupun yang sudah menjalani proses hukum.
Dari berbagai masalah yang menimpa negeri Indonesia di atas, tentunya ada penyebabnya. Dari masa ke masa masalah semakin kompleks, tentunya terdapat masalah pokok yang harus segera dipecahkan bersama. Masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, social, politik dan lainnya merupakan masalah cabang. Di atas masalah tersebut terdapat masalah pokok yang jauh lebih besar akibatnya. Ibaratkan jika sebuah rumah bocor, maka masalah yang diakibatkan adalah rumah menjadi basah, licin, atau bahkan banjir. Basah, licin, banjir hanyalah masalah cabang. Yang menjadi masalah pokok adalah genteng yang bocor. Maka solusi yang tepat adalah memperbaiki genteng. Mengepel, membersihkan lantai hanyalah solusi yang belum tentu menjadikan masalah tuntas.
Jika kita mau jujur, akar masalah dari semua persoalan yang menimpa Indonesia adalah pada aturan yang digunakan. Selama 67 tahun “merdeka” negeri ini mengadopsi aturan yang bersumber pada buatan manusia. Akal manusia yang terbatas dijadikan untuk membuat hukum, sehingga yang bermain peran adalah nafsu yang condong ke pihak tertentu (asing).
Kembali pada sejarah, selama tiga belas abad, kaum Muslim menikmati kemakmuran yang tak tertandingi melalui penerapan aturan-aturan Islam. Kemakmuran pada semua aspek kehidupan, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, keamanan dan lainnya.
Allah berfirman dalam Surat Al Anbiya
“Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS Al-Anbiya [21]: 107).
Apa yang diturunkan Allah melalui Al Quran dan sunah Rasul adalah membawa kepada rahmat untuk semesta alam. Bukan hanya kaum muslim saja, akan tetapi non muslim. Bukan hanya manusia akan tetapi hewan, tumbuhan dan makhluk Allah lainnya.
Dalam bidang kesehatan, Islam sangat menghargai kesehatan dan hal ini dianggap sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, bersama dengan makanan dan keamanan. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa pun yang dalam satu harinya bebas dari penyakit, aman dari gangguan orang lain, dan memiliki makanan pada hari itu, maka hal itu adalah seperti memiliki dunia seisinya.” (HR at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).
Memberikan kesehatan gratis dan pemeliharaan kesehatan yang layak adalah tanggung jawab negara terhadap semua warganya; baik mereka kaya-miskin, Muslim-non-Muslim. Rasulullah saw. bersabda:
“Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.”  (HR al-Bukhari).
Memberikan kesehatan gratis kepada masyarakat adalah hal yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Di Madinah, Ibnu Ishaq melaporkan dalam buku Sirah-nya, bahwa sebuah kemah yang dibangun di masjid dan diberi nama seseorang yang bernama Rufaidah dari suku Aslam digunakan untuk memberikan diagnosis dan pengobatan untuk orang-orang secara gratis untuk orang-orang kaya maupun miskin. Ketika Saad bin Muadz ra. terkena panah selama Perang Khandaq, Rasulullah saw. mengatakan kepada para Sahabat untuk membawanya ke Kemah Rufaidah. Rufaidah dibayar oleh negara dari ghanimah sebagaimana yang disebutkan Al-Waqidi dalam bukunya yang berjudul Al-Maghazi.
Rasulullah saw bersabda, “Siapa pun yang meninggalkan uang, uang itu bagi yang mewarisinya, dan siapa pun yang meninggalkan anak yang lemah, maka (tanggungjawabnya) kepada kita.” (HR Muslim).
Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian bagi mereka yang tidak mampu karena alasan apa pun. Fakta sejarah saat sahabat Nabi Abu Bakar ra menjabat sebagai khalifah, beliau melayani seorang perempuan jompo dan buta yang tinggal di pinggiran Madinah.
Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-102 H/818-820 M), meskipun masa Kekhilafahannya cukup singkat (hanya 3 tahun), umat Islam terus mengenangnya sebagai khalifah yang berhasil menyejahterakan rakyat. Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu, berkata, “Ketika hendak membagikan zakat, saya tidak menjumpai seorang miskin pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan setiap individu rakyat pada waktu itu berkecukupan.” (Ibnu Abdil Hakam, Sîrah ‘Umar bin Abdul ‘Azîz, hlm. 59).
Dengan menerapkan aturan Islam, seorang pakar Dr Muhammad Rahmat Kurnia MSi melakukan perhitungan sehingga didapatkan APBN 2012 Bisa Surplus Rp 451 T. Perkiraan itu berbanding terbalik dengan APBN-Perubahan yang dikeluarkan pemerintah dimana APBN 2012 mengalami defisit 190,1 triliun.
Selengkapnya ia menyajikan data penerimaan di APBN-P senilai RpRp. 1.358,2 triliun dengan sumber terbesar dari pajak Rp1.012 triliun (74.5%), sedangkan belanja negara Rp1.548,3 triliun.
Dalam APBN yang menggunakan aturan Islam, prediksi penerimaan negara sebesar Rp. 1.999 triliun. Sedangkan belanja negara disamakan dengan APBN-P Rp. 1.548,3 triliun.
Perinciannya, berasal dari bagian kepemilikan umum yang seluruhnya dikuasai oleh negara seperti minyak Rp 288,7 triliun, gas Rp331,1 triliun, batubara Rp236,5 triliun, emas dan mineral logam lainnya Rp70 triliun, BUMN kelautan Rp73 triliun dan hasil hutan Rp1.000 triliun.
Selama ini, 88,8% pertambangan migas dikuasai asing, emas dan tembaga dikuasai PT. Freeport dan PT. Newmont. Sementara batu bara dan pengusahaan hasil  hutan hampir semua dikuasai swasta asing dan nasional.
Dari penguasaan itu, pemerintah hanya mendapat royalti dari emas dan tambang sebesar 3,75 persen, batu bara 13,5 persen. Sudahlah mendapat royalti kecil, cost recovery yang mesti ditanggung pemerintah mencapai Rp345,9 triliun.
Inilah aturan Islam yang bersumber dari Allah SWT sang pencipta manusia, terbukti menyejahterakan. Sudah selayaknya bangsa Indonesia sadar dan menerapkan aturan yang sempurna (aturan Islam). Wallahu A’lam.

Karya:
Liya Yuliana, S.Pd
Bojonegoro, Jawa Timur
FB: Anna Mujahidah Mumtazah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar